V. Kaum Proletar Berkuasa
dan Kaum Tani
Bila revolusi meraih
kemenangan mutlak, kekuasaan akan berpindah ke tangan kelas yang memainkan
peran kepemimpinan di dalam perjuangan – dalam kata lain, ke tangan kelas
proletar. Mari kita kemukakan sekali lagi bahwa ini tidak menghalangi
wakil-wakil revolusioner dari kelompok-kelompok sosial non-proletar untuk
memasuki pemerintahan tersebut. Mereka dapat dan harus ada di dalam pemerintah:
sebuah kebijakan yang tepat akan memastikan kelas proletar untuk memperbolehkan
partisipasi pemimpin-pemimpin berpengaruh dari kelas borjuis kecil perkotaan,
kaum intelektual, dan kaum tani. Masalah terbesar adalah ini: siapakah yang
akan menentukan isi dari kebijakan pemerintah, siapakah yang akan membentuk
mayoritas kuat di dalam pemerintahan ini?
Adalah satu hal bila
wakil-wakil dari lapisan-lapisan demokratik rakyat memasuki sebuah pemerintah
dengan mayoritas buruh. Tetapi adalah satu hal yang cukup berbeda ketika
wakil-wakil kelas proletar berpartisipasi di dalam sebuah pemerintah
borjuis-demokratis dalam kapasitas kurang lebih seperti tawanan.
Kebijakan kelas kapitalis
borjuis liberal – di dalam kebimbangannya, kemundurannya, dan pengkhianatannya
– adalah cukup jelas. Kebijakan kelas proletar bahkan lebih jelas dan sempurna.
Tetapi kebijakan kaum intelektual, karena karakter sosial mereka yang berada di
tengah-tengah dan elastisitas politik mereka; kebijakan kaum tani, karena
keberagaman sosial mereka, keterbelakangan mereka dan posisi mereka yang berada
di tengah-tengah; kebijakan kaum borjuasi kecil perkotaan, sekali lagi karena
mereka tidak memiliki karakter dan tradisi politik, dan posisi mereka yang
berada di tengah – kebijakan dari tiga kelompok sosial ini benar-benar tidak
jelas, tidak berbentuk, penuh kemungkinan dan oleh karena itu penuh kejutan.
Kita cukup membayangkan
sebuah pemerintahan demokratis revolusioner tanpa perwakilan-perwakilan dari
kelas proletar untuk segera melihat kegilaan dari gagasan ini. Penolakan kaum
sosial-demokrat untuk berpartisipasi di dalam sebuah pemerintahan revolusioner
akan membuat pemerintahan ini mustahil dijalankan dan oleh karena itu penolakan
ini sama dengan pengkhianatan terhadap revolusi. Tetapi partisipasi kaum
proletar di dalam pemerintahan ini juga sangatlah mungkin secara objektif, dan
secara prinsip boleh dilakukan, tetapi hanya sebagai partisipasi
yang dominan dan memimpin. Tentu saja kita bisa menggambarkan pemerintahan semacam ini
sebagai kediktatoran proletariat dan tani, sebuah kediktatoran proletariat,
tani, dan kaum intelektual, atau bahkan sebuah pemerintahan koalisi kelas buruh
dan borjuis-kecil; tetapi pertanyaannya masih sama: siapakah yang akan memegang
hegemoni di dalam pemerintahan ini, dan melalui pemerintahan ini maka memegang
hegemoni di seluruh penjuru bangsa? Dan ketika kita berbicara mengenai
pemerintahan buruh, kita merespon bahwa hegemoni ini harus dipegang oleh kelas
buruh.
Konvensi Nasional[1], sebagai organ kediktatoran Jacobin,
tidaklah beranggotakan kaum Jacobin saja. Kaum Jacobin adalah minoritas di
dalam Konvensi Nasional tersebut. Tetapi pengaruh dari kaum sansculottes di luar gedung Konvensi ini dan diperlukannya
kebijakan yang tegas untuk menyelamatkan bangsa memberikan kekuasaan ke tangan
kaum Jacobin. Oleh karena itu, walaupun Konvensi Nasional ini secara formal merupakan sebuah perwakilan nasional yang
terdiri dari kaum Jacobin, kaum Girondist[2], dan banyak anggota-anggota yang bimbang
yang dikenal dengan nama ‘marsh’, pada esensinya Konvensi Nasional ini adalah sebuah kediktatoran
Jacobin.
Ketika kita berbicara
mengenai pemerintahan buruh, kita memiliki pandangan sebuah pemerintahan yang
didominasi dan dipimpin oleh wakil-wakil kelas buruh. Untuk mengkonsolidasi
kekuatan mereka, kaum proletar harus melebarkan basis revolusi. Banyak
kelompok-kelompok rakyat pekerja, terutama di pedesaan, yang akan terdorong ke
dalam revolusi dan menjadi terorganisir secara politik hanya setelah kaum
pelopor revolusi – yakni kelas proletar – berdiri memimpin bangsa. Agitasi
revolusioner dan pengorganisiran akan kemudian dilakukan dengan bantuan sumber
daya negara. Kekuatan legislatif sendiri akan menjadi sebuah instrumen yang
ampuh untuk membuat massa menjadi revolusioner. Karakter relasi sosial-sejarah
kita, yang menaruh semua beban revolusi borjuis di pundak kelas proletar, tidak
hanya akan menciptakan kesulitan yang luar biasa untuk pemerintahan buruh
tetapi juga akan memberikannya keunggulan-keunggulan yang tak ternilai. Ini
akan mempengaruhi hubungan antara kaum proletar dan kaum tani.
Pada revolusi 1789-93
dan 1848, kekuasaan pertama kali berpindah tangan dari absolutisme ke
elemen-elemen borjuis yang moderat, dan kelas inilah yang membebaskan kaum tani
(bagaimana
caranya, ini persoalan yang
berbeda) sebelum demokrasi revolusioner menerima atau bersiap-siap menerima
kekuasaan. Kaum tani yang sudah teremansipasi lalu kehilangan semua minat pada
gerakan politik ‘orang kota’, dalam kata lain mereka hilang minat pada kemajuan
revolusi, dan menjadi batu pondasi ‘orde lama’, mengkhianati revolusi kepada
kaum Caesaris atau reaksi rejim-tua-absolutisme.
Revolusi Rusia tidak,
dan untuk waktu yang lama tidak akan, memungkinkan pembentukan rejim
konstitusional-borjuis yang mampu menyelesaikan masalah-masalah demokrasi yang
fundamental. Semua usaha-usaha ‘baik’ dari kaum reformis-birokrat seperti Witte
dan Stolypin[3] dinihilkan oleh
perjuangan mereka sendiri untuk eksis. Sebagai akibatnya, nasib dari
kepentingan-kepentingan revolusioner kaum tani yang paling fundamental – bahkan seluruh kaum tani sebagai sebuah kelas – tergantung pada
nasib seluruh revolusi, yakni nasib kaum proletar.
Kaum proletar yang berkuasa akan berdiri di depan kaum tani
sebagai sebuah kelas yang telah membebaskan mereka. Dominasi kaum proletar bukan hanya akan berarti
persamaan hak yang demokratis, pemerintahan-independen yang bebas, pemindahan
seluruh beban pajak ke kelas-kelas yang kaya, pembubaran tentara reguler dan
pembentukan rakyat bersenjata, dan penghapusan pajak-pajak gereja, tetapi juga
akan berarti pengesahan semua perubahan-perubahan relasi tanah (penyitaan
tanah) yang revolusioner yang dilakukan oleh kaum tani. Kaum proletar akan
membuat perubahan-perubahan relasi tanah ini sebagai titik awal kebijakan
negara di dalam pertanian. Di bawah kondisi-kondisi ini, pada periode awal dan
yang paling sulit dari revolusi, kaum tani Rusia akan berkepentingan untuk
mempertahankan rejim proletar (rejim ‘demokrasi’ buruh) pada setiap kesempatan
seperti halnya kaum tani Prancis mempertahankan rejim militer Napoleon
Bonaparte – yang menjamin para pemilik-properti baru hak kepemilikan mereka
dengan kekuatan bayonetnya. Dan ini berarti bahwa badan perwakilan bangsa ini,
yang bertemu di bawah kepemimpinan kelas proletar dan yang telah mengamankan
dukungan kaum tani, hanyalah sebuah baju demokratis dari kekuasaan kaum
proletar.
Tetapi, apakah mungkin
kaum tani bisa menyingkirkan kaum proletar dan mengambil tempatnya? Ini tidak
mungkin terjadi. Semua pengalaman sejarah menentang asumsi ini. Pengalaman
sejarah menunjukkan bahwa kaum tani benar-benar tidak mampu mengambil peran
politik yang mandiri.[4]
Sejarah kapitalisme
adalah sejarah subordinasi pedesaan pada perkotaan. Perkembangan industri di
kota-kota Eropa semakin membuat keberadaan relasi-relasi feodalisme di
pertanian mustahil. Tetapi pedesaan sendiri tidak pernah melahirkan sebuah
kelas yang dapat memenuhi tugas revolusioner mengakhiri feodalisme. Perkotaan,
yang mengsubordinasi pertanian pada kapital, melahirkan sebuah kekuatan
revolusioner yang meraih hegemoni politik di pedesaan ke dalam tangannya, dan
menyebarkan revolusi dan relasi properti ke pedesaan. Seiring dengan
perkembangan kapitalisme, pedesaan akhirnya menjadi budak ekonomi kapitalisme,
dan kaum tani menjadi budak politik partai-partai kapitalis. Partai-partai ini
telah membangkitkan kembali feodalisme di dalam politik parlemen, mengubah kaum
tani menjadi sasaran untuk ekspedisi memburu suara elektoral. Negara borjuis
yang moderen, melalui pajak dan militerisme, melempar kaum tani ke cengkraman rentenir
kapitalis; dan melalui pendeta-pendetanya dan sekolah-sekolahnya membuat kaum
tani menjadi korban dari politik rentenir tersebut.
Kaum borjuasi Rusia akan
menyerahkan seluruh posisi revolusioner kepada kaum proletar. Mereka juga akan
melepaskan hegemoni mereka terhadap kaum tani. Di dalam situasi seperti ini,
yang diciptakan oleh pemindahan kekuasaan ke tangan kaum proletar, tidak ada
yang bisa dilakukan kaum tani selain mendukung rejim demokrasi buruh. Tidaklah
terlalu penting bila kaum tani melakukan hal ini dengan kesadaran seperti saat
mereka mendukung rejim borjuis. Tetapi, sedangkan setiap partai borjuis meraup
suara elektoral kaum tani untuk memeras dan menipu mereka atau menyerahkan
mereka ke partai kapitalis lainnya, kaum proletar akan menggunakan seluruh
kekuatannya untuk meningkatkan level kebudayaan desa-desa dan mengembangkan
kesadaran politik kaum tani. Dari yang sudah kami paparkan di atas, sangatlah
jelas bagaimana kami memandang gagasan ‘kediktatoran proletariat dan tani’. Ini
bukan mengenai bagaimana kami menganggap gagasan ini dapat diterima secara
prinsipil, atau apakah ‘kami menginginkan atau tidak menginginkan’ bentuk
kerjasama politik semacam ini. Kami hanya berpikir bahwa ‘kediktatoran proletar
dan tani’ tidak dapat direalisasikan – setidaknya secara langsung.
Dan koalisi semacam ini
membutuhkan kondisi dimana salah satu partai borjuis memimpin kaum tani atau
kaum tani membentuk sebuah partainya sendiri yang mandiri dan kuat. Tetapi kita
telah menunjukkan bahwa kedua hal tersebut tidaklah mungkin.
Catatan
[1] Konvensi
Nasional adalah badan konstitusi dan legislatif, dan juga badan eksekutif yang
dibentuk setelah Revolusi Prancis 1789.
[2] Girondist
adalah perwakilan dari kelas borjuasi besar pada saat Revolusi Prancis 1798.
Mereka berayun-ayun antara demokrasi dan monarki.
[3] Peter
Stolypin (1862-1911) adalah anggota pemerintahan Rusia Tsar dan pemilik tanah
besar. Dari 1906 hingga 1911 dia adalah Menteri Interior.
[4] Apakah
pembentukan dan perkembangan Serikat Tani dan kemudian Trudoviki (Kelompok
Penggarap Tanah) di Duma (parlemen kota) mengkontradiksi hal ini dan
argumen-argumen selanjutnya? Tidak sama sekali. Apa itu Serikat Tani? Ini
adalah sebuah Serikat yang merangkul beberapa elemen demokrasi radikal yang
mencari massa untuk mendukung mereka, bersama-sama dengan elemen-elemen kelas
tani yang lebih sadar – yang tentu saja bukan berasal dari
strata bawah kelas tani – di atas platform revolusi demokratis dan reformasi
agraria.
Mengenai program agraria
Serikat Tani (‘persamaan hak dalam penggunaan tanah’) yang merupakan arti dari
eksistensinya, kita harus mengamati hal-hal ini: semakin luas dan semakin dalam
perkembangan gerakan agraria dan semakin dekat gerakan ini menuju titik
penyitaan dan distribusi tanah, semakin dekat proses perpecahan di tubuh
Serikat Tani. Ini diakibatkan karena ribuan kontradiksi masalah kelas, lokal,
sehari-hari dan teknik. Anggota-anggota Serikat Tani akan menggunakan pengaruh
mereka di dalam Komite-Komite Tani, yang merupakan organ revolusi agraria di
pedesaan. Tetapi, walaupun begitu, Komite-Komite Tani ini, yang merupakan institusiekonomi-administrasi,
tidak akan mampu menghilangkan ketergantungan politik pedesaan
terhadap kota, yang membentuk salah satu karakter fundamental dari masyarakat
moderen.
Radikalisme dan
ketiadaan-bentuk Trudoviki adalah ekspresi dari kontradiksi di dalam
aspirasi-aspirasi revolusioner kaum tani. Pada saat periode ilusi
konstitusional, mereka dengan tak berdaya membuntuti kaum Kadet (Partai
Demokrasi Konstitusional). Pada saat pembubaran Duma, secara alami mereka jatuh
di bawah panduan kelompok Sosial-Demokrat. Ketidakmandirian kaum tani akan
menjadi sangat jelas pada saat mereka harus menunjukkan inisiatif yang tegas,
yakni pada saat kekuasaan harus berpindah ke tangan kaum revolusioner – L.T.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar