VIII. Sebuah Pemerintahan
Buruh di Rusia dan Sosialisme
dengan sosialisme.
Sebuah sistem ekonomi bukanlah produk dari aksi-aksi pemerintahan. Apa yang
dapat dilakukan oleh kaum proletar adalah menggunakan kekuasaan politiknya
dengan seluruh tenaga guna mempermudah dan memperpendek jalan perkembangan
ekonomi menuju kolektivisme”
“Kaum proletar akan
memulai reforma-reforma ini yang terkandung di dalam apa yang disebut program
minimum; dan langsung dari sini, logika posisinya akan mendorongnya ke
kebijakan-kebijakan kolektivisme.”
“Implementasi
8-jam-kerja dan pajak penghasilan progresif yang tajam akan mudah dilaksanakan,
walaupun di sini perhatian utamanya bukan pada penyetujuan ‘dekrit’ tetapi pada
pengorganisiran cara melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Tetapi
kesulitan utamanya akan terletak – dan di sinilah terpapar transisi menuju
kolektivisme! – di dalam manajemen produksi oleh negara terhadap pabrik-pabrik
yang telah ditutup oleh pemiliknya yang merespon kebijakan-kebijakan di atas.
Untuk menetapkan sebuah hukum penghapusan hak warisan dan untuk
mengimplementasikan hukum seperti ini akan merupakan tugas yang cukup mudah.
Tetapi untuk bertindak sebagai pewaris kapital tanah dan industri berarti bahwa
negara buruh haruslah siap untuk mengorganisir sistem produksi sosial.”
“Hal yang sama, tetapi
lebih luas, benar untuk ekspropriasi – dengan atau tanpa kompensasi.
Ekspropriasi dengan kompensasi akan lebih menguntungkan secara politik tetapi
lebih sulit secara finansial, sedangkan ekspropriasi tanpa kompensasi akan
lebih menguntungkan secara finansial tetapi lebih sulit secara politik. Tetapi
kesulitan-kesulitan terbesar akan ditemui di dalam pengorganisiran produksi.
Kita ulangi, pemerintahan proletar bukanlah sebuah pemerintahan yang dapat
membuat mujizat-mujizat.”
“Sosialisasi produksi
akan dimulai dari cabang-cabang industri yang memberikan kesulitan-kesulitan
paling kecil. Di periode awal, sosialisasi produksi akan terbatas di beberapa
industri, yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan swasta melalui regulasi
distribusi barang. Semakin luas cakupan produksi sosialis, akan semakin tampak
jelas keunggulannya dan akan semakin kuat rejim politik yang baru ini, dan akan
semakin tegas kebijakan-kebijakan kaum proletar. Di dalam kebijakan-kebijakan
ini, kaum proletar dapat dan akan mengandalkan bukan hanya kekuatan-kekuatan
produksi nasional, tetapi juga teknologi seluruh dunia. Seperti halnya di dalam
kebijakan revolusionernya, ia akan mengandalkan bukan hanya relasi-relasi kelas
di dalam negeri saja tetapi juga seluruh pengalaman sejarah kaum proletar
internasional.”
Dominasi politik kaum
proletar tidaklah kompatibel dengan perbudakannya secara ekonomi. Tidak peduli
di bawah bendera apapun kaum proletar berkuasa, ia harus mengambil jalan
kebijakan sosialis. Adalah utopisme yang teramat besar bila kita berpikir bahwa
kaum proletar, yang telah meraih dominasi politik melalui mekanisme internal
dari sebuah revolusi borjuis, dapat – bahkan bila kaum proletar menginginkannya
– membatasi misinya pada pembentukan kondisi-kondisi republik-demokrasi untuk
dominasi sosial kaum borjuasi. Dominasi politik kaum proletar, bahkan bila ini
hanya bersifat sementara, akan sangat melemahkan perlawanan kapital, yang
selalu membutuhkan dukungan negara, dan akan memberikan perjuangan ekonomi kaum
proletar sebuah dorongan yang besar. Dari pemerintahan revolusioner ini, kaum
buruh akan menuntut perlindungan untuk para pemogok kerja dan sebuah
pemerintahan yang bergantung pada kaum buruh tidak dapat menolak tuntutan ini.
Tetapi ini berarti melumpuhkan pengaruh pasukan buruh cadangan dan membuat kaum
buruh dominan bukan hanya di bidang politik tetapi juga di bidang ekonomi, dan
menghapus kepemilikan pribadi alat-alat produksi. Konsekuensi-konsekuensi
sosial-ekonomi yang tidak terelakkan dari kediktatoran proletar akan
menampakkan diri mereka dengan segera, jauh sebelum demokratisasi sistem
politik telah terpenuhi. Batasan antara program ‘minimum’ dan ‘maksimum’ akan
segera menghilang seiring berkuasanya kaum proletar.
Hal pertama yang harus
diatasi oleh rejim proletar setelah berkuasa adalah solusi masalah agraria,
yang mana nasib mayoritas populasi Rusia tergantung padanya. Di dalam solusi
untuk permasalahan ini, seperti halnya dengan masalah-masalah yang lain, kaum
proletar akan dibimbing oleh tujuan fundamental dari kebijakan ekonominya,
yakni untuk memimpin bidang pertanian sebesar mungkin guna melaksanakan
organisasi ekonomi sosialisme. Akan tetapi, bentuk dan tempo dari eksekusi
kebijakan agraria ini harus ditentukan oleh sumberdaya material yang dimiliki
oleh kaum proletar, dan juga dengan memperhatikan supaya sekutu-sekutu
potensialnya tidak terlempar ke pangkuan kaum kontra-revolusioner.
Masalah agraria, yakni masalah nasib pertanian di dalam
relasi-relasi sosialnya, tentu saja tidak hanya mengenai tanah saja, atau bentuk-bentuk kepemilikan tanah. Akan
tetapi, tidak diragukan bahwa solusi untuk masalah tanah, bahkan bila ini tidak
menentukan evolusi agraria, akan setidaknya menentukan kebijakan agraria dari
kaum proletar. Dalam kata lain, apa yang dilakukan oleh rejim proletar terhadap
masalah tanah harus terikat erat dengan sikap umumnya terhadap arah dan
kebutuhan perkembangan pertanian. Untuk alasan itu, masalah tanah menempati
urutan yang pertama.
Satu solusi dari masalah
tanah, yang telah dibuat sangat popular oleh kaum Sosialis-Revolusioner, adalah
sosialisasi semua tanah; sebuah istilah, yang bila dibersihkan dari komestik
Eropanya, berarti ‘keadilan dalam penggunaan tanah’ (atau ‘redistribusi
hitam’). Maka dari itu, program distribusi tanah yang sama-rata mensyaratkan
penyitaan semua tanah, bukan hanya tanah pribadi secara umum, atau tanah
pribadi milik petani, tetapi bahkan tanah komunal. Bila kita ingat bahwa
penyitaan ini haruslah menjadi salah satu aksi pertama dari rejim yang baru, di
saat relasi komoditi-kapitalis masih dominan, maka kita akan saksikan bahwa
‘korban’ pertama dari penyitaan ini adalah (atau mereka yang merasa diri mereka
adalah korban) kaum tani. Bila kita ingat bahwa para petani, selama beberapa
puluh tahun, telah membayar uang tebusan yang seharusnya memberikannya hak kepemilikan
tanah; bila kita ingat bahwa beberapa petani yang lebih berada telah memperoleh
– tentu dengan berkorban cukup besar, yang masih dipanggul oleh generasi
sekarang – lahan tanah yang besar sebagai milik pribadi, maka dengan mudah
dapat dibayangkan berapa besarnya perlawanan yang akan dibangkitkan oleh usaha
untuk mengubah tanah komunal dan lahan-lahan kecil milik pribadi menjadi milik
negara. Bila rejim baru ini melakukan hal ini, mana ini akan membangkitkan
sebuah oposisi besar dari kaum tani.
Untuk apa tanah komunal
dan lahan-lahan kecil milik pribadi diubah menjadi milik negara? Guna
membuatnya tersedia untuk eksploitasi ekonomi yang ‘sama-rata’ oleh semua
pemilik tanah, termasuk petani tanpa-tanah dan buruh tani. Oleh karena itu,
rejim yang baru ini tidak akan meraih apapun secara ekonomi dengan menyita lahan-lahan kecil dan tanah
komunal, karena, setelah distribusi-ulang, tanah-tanah negara atau publik ini
akan diolah secara pribadi. Secara politik, rejim yang baru ini akan membuat sebuah
kesalahan yang teramat besar, karena ini akan membuat massa tani melawan kaum
proletar kota sebagai pemimpin kebijakan revolusioner.
Terlebih lagi,
distribusi tanah yang sama rata mensyaratkan larangan hukum atas penggunaan
tenaga kerja upahan. Penghapusan kerja-upahan dapat dan harus menjadi konsekuensi perubahan ekonomi, tetapi ini tidak dapat
ditentukan oleh hukum. Tidaklah cukup untuk melarang pemilik tanah kapitalis
menggunakan tenaga kerja upahan, pertama-tama kita perlu menjamin keberadaan
buruh tani tanpa-tanah – dan sebuah keberadaan yang rasional dari sudut pandang
ekonomi. Di bawah program persamaan penggunaan tanah, melarang penggunaan
tenaga kerja upahan akan berarti, pada satu pihak memaksa buruh tani
tanpa-tanah untuk mengolah lahan yang kecil, dan pada pihak yang lain
mengharuskan pemerintahan untuk menyediakan mereka dengan stok-stok dan
alat-alat yang dibutuhkan untuk produksi mereka yang tidak-rasional secara
sosial.
Kita harus mengerti
bahwa intervensi kaum proletar di dalam pengorganisiran pertanian akan dimulai
bukan dengan mengikat para buruh tani yang tersebar pada lahan-lahan kecil yang
tersebar, tetapi dengan eksploitasi lahan besar oleh negara atau komune-komune.
Hanya setelah sosialisasi produksi telah mantap pijakannya maka proses
sosialisasi selanjutnya dapat didorong, menuju pelarangan penggunaan tenaga
kerja upahan. Ini akan membuat pertanian kapitalis kecil mustahil, tetapi akan
tetap memberikan ruang bagi pertanian subsisten atau semi-subsisten, yang
penyitaan secara paksanya bukanlah bagian dari rencana sosialis kaum proletar.
Bagaimanapun juga, kita
tidak dapat melaksanakan sebuah program distribusi tanah yang sama-rata, yang
pada satu pihak mengharuskan penyitaan formal – yang tidak ada gunanya –
terhadap lahan-lahan kecil, dan pada pihak yang lain menuntut pemecahan
pertanian-pertanian besar menjadi lahan-lahan kecil. Kebijakan ini, yang
memboroskan dari sudut pandang ekonomi, hanya memiliki sebuah motif
reaksioner-utopis yang tersembunyi, dan terutama akan melemahkan partai
revolusioner.
-----------------
Tetapi, seberapa jauhkah
kebijakan sosialis kelas buruh dapat diimplementasikan di dalam kondisi-kondisi
ekonomi Rusia? Kita dapat katakan satu hal dengan penuh keyakinan – bahwa ini
akan menemui halangan politik jauh lebih awal daripada ia akan menemui halangan
keterbelakangan teknik bangsa ini. Tanpa dukungan negara yang langsung
dari kaum proletar Eropa, kelas buruh Rusia tidak akan dapat bertahan dalam
kekuasaan dan tidak akan dapat mengubah dominasi sementaranya menjadi sebuah
kediktatoran sosialis yang kekal. Tidak ada keraguan sama sekali dalam hal ini. Dan juga tidak ada
keraguan bahwa sebuah revolusi sosialis di Barat akan memungkinkan kita secara
langsung mengubah dominasi sementara kelas buruh menjadi sebuah kediktatoran
sosialis.
Pada 1904, Kautsky, yang
berdiskusi mengenai prospek-prospek perkembangan sosial dan mempertimbangkan
kemungkinan sebuah revolusi yang awal di Rusia, menulis: “Revolusi di Rusia
tidak akan segera melahirkan sebuah rejim sosialis. Kondisi-kondisi ekonomi
bangsa ini tidaklah matang untuk hal tersebut.” Tetapi Revolusi Rusia akan
memberikan sebuah dorongan yang kuat kepada gerakan proletar di seluruh Eropa,
dan sebagai konsekuensi dari perjuangan yang akan meledak, kaum proletar
mungkin akan berkuasa di Jerman. “Hasil seperti ini,” lanjut Kautsky, “pasti
akan mempengaruhi seluruh Eropa. Ini pasti akan menyebabkan dominasi politik
kaum proletar di Eropa Barat dan menciptakan kemungkinan bagi kaum proletar
Eropa Timur untuk memendekkan tahapan-tahapan dari perkembangan mereka dan,
dengan mengkopi contoh dari Jerman, membentuk institusi-institusi sosialis
secara artifisial. Masyarakat secara
keseluruhan tidak dapat secara artifisial melompati tahapan-tahapan
perkembangannya, tetapi adalah mungkin bagi bagian dari masyarakat ini untuk
mempercepat perkembangan mereka yang terhambat dengan meniru negeri-negeri yang
lebih maju, dan bahkan memimpin perkembangan ini karena mereka tidak terbebani
oleh tradisi yang menyeret negeri-negeri yang lebih tua … ini dapat terjadi,”
kata Kautsky, “tetapi seperti yang sudah kita katakan, prognosis ini bukanlah
sebuah prognosis tak-terelakkan, namun hanyalah sebuah kemungkinan, jadi mungkin dapat terjadi dengan berbeda.”
Kalimat-kalimat ini ditulis
oleh ahli teori Sosial-Demokrat Jerman pada saat dia mempertimbangkan
pertanyaan apakah sebuah revolusi akan pecah pertama kali di Rusia atau di
Barat. Di kemudian hari, kaum proletar Rusia menunjukkan kekuatan yang luar
biasa, yang tidak diperkirakan oleh kaum Sosial-Demokrat Rusia bahkan di dalam
mood mereka yang paling optimis. Arah revolusi Rusia telah ditentukan,
sepanjang karakter fundamentalnya bersangkutan. Apa yang dikira mustahil dua atau tiga tahun yang
lalu, telah menjadi mungkin, dan semua fakta
menunjukkan bahwa ini hampir menjadi tak-terelakkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar