VI. Rejim Proletariat
Kaum proletar hanya
dapat menaklukkan kekuasaan dengan bergantung pada kebangkitan nasional dan
antusiasme nasional. Kaum proletar akan memasuki pemerintahan sebagai wakil
revolusioner dari bangsanya, sebagai pemimpin nasional yang diakui di dalam
perjuangan melawan absolutisme dan barbarisme feodal. Dengan mengambil
kekuasaan, ia akan membuka sebuah era yang baru, sebuah era legislatif yang
revolusioner, sebuah era yang penuh dengan kebijakan positif, dan di dalam era
ini ia harus mempertahankan perannya sebagai eksekutor kehendak bangsa yang
diakui. Kebijakan-kebijakan pertama dari rejim proletar ini, yakni membersihkan
kandang-kandang Augean[3] rejim yang tua ini dan
membebaskan tahanan-tahanannya, akan didukung secara aktif oleh seluruh bangsa,
walaupun kaum liberal yang impoten berbicara mengenai prasangka-prasangka di
antara rakyat yang sulit luntur.
Pembersihan politik ini
akan diikuti dengan usaha mengorganisir ulang seluruh relasi sosial dan negara
secara demokratis. Pemerintahan buruh akan terdorong, di bawah pengaruh tekanan-tekanan
dan tuntutan-tuntutan langsung, untuk mengintervensi dengan tegas semua
permasalahan dan peristiwa.
Tugas pertamanya adalah
memecat anggota-anggota angkatan bersenjata dan anggota-anggota pemerintah yang
tangannya ternodai oleh darah rakyat, dan pembubaran resimen-resimen yang sudah
mengotori diri mereka sendiri dengan kejahatan terhadap rakyat. Ini harus
dilakukan di hari-hari pertama revolusi, yakni jauh sebelum situasi
memungkinkan untuk memperkenalkan sistem pemilihan fungsionaris-fungsionaris
negara yang bertanggungjawab dan mengorganisir sebuah milisi nasional. Tetapi
permasalahannya tidak berakhir di sini. Demokrasi buruh akan segera dihadapi
dengan masalah-masalah lama-jam-kerja, masalah agraria, dan masalah
pengangguran.
Satu hal yang jelas.
Setiap hari yang terlewati akan memperdalam kebijakan kaum proletar yang
berkuasa, dan akan semakin jelas karakter kelasnya. Seiring dengan ini, hubungan revolusioner
antara kelas proletar dan bangsa akan putus, perpecahan kelas di antara kaum
tani akan mengambil bentuk politik, dan antagonisme antara seksi-seksi kaum
tani yang berbeda akan menajam seiring dengan semakin jelasnya kebijakan
pemerintahan buruh, yang berhenti menjadi kebijakan demokratik-umum dan mulai
menjadi kebijakan kelas.
Walaupun absennya
tradisi-tradisi borjuis-individualis dan absennya prasangka-prasangka
anti-buruh di antara kaum tani dan intelektual akan membantu kaum proletar
untuk berkuasa, kita perlu memahami bahwa absennya prasangka-prasangka ini
bukanlah karena kesadaran politik mereka tetapi karena barbarisme politik
mereka, ketiadaan-bentuk sosial mereka, dan ketiadaan karakter mereka. Tidak
satupun karakter ini yang dapat membentuk sebuah basis yang dapat diandalkan
untuk sebuah kebijakan kaum proletar yang konsisten dan aktif.
Penghapusan feodalisme
akan didukung oleh seluruh kaum tani, yang merupakan kelas yang memikul beban ini.
Pajak-penghasilan progresif juga akan didukung oleh mayoritas kaum tani. Tetapi
undang-undang apapun yang ditujukan untuk melindungi kaum proletar tani (kaum
buruh tani) tidak akan menerima simpati aktif dari mayoritas kaum tani dan juga
akan ditentang oleh minoritas kaum tani.
Kaum proletar akan
menemui dirinya sendiri terpaksa membawa perjuangan kelas ke dalam pedesaan dan
dengan cara ini menghancurkan komunitas kepentingan yang dapat ditemui di
antara semua kaum tani, walaupun dalam batas-batas yang relatif sempit. Segera
setelah ia merebut kekuasaan, kaum proletar harus mencari dukungan dari
antagonisme antara kaum desa yang miskin dan kaum desa yang kaya, antara kaum
buruh tani dan kaum borjuasi tani. Walaupun kemajemukan kaum tani menciptakan
kesulitan-kesulitan dan menyempitkan basis bagi kebijakan proletar,
diferensiasi kelas yang tidak memadai akan menciptakan halangan untuk
mengimplementasikan perjuangan kelas yang maju di antara kaum tani, yang dapat
diandalkan oleh kaum proletar kota. Keterbelakangan kaum tani menunjukkan wajah
buruknya kepada kaum proletar.
Mendinginnya kaum tani,
kepasifan politiknya, dan terutama oposisi aktif dari lapisan atas kaum tani,
ini semua akan mempengaruhi kaum intelektual dan borjuis kecil perkotaan.
Maka dari itu, semakin
jelas dan tegas kebijakan kaum proletar yang berkuasa, semakin sempit dan goyah
pijakan di bawah kakinya. Semua ini sangatlah mungkin terjadi dan bahkan tak
terelakkan.
Dua karakter utama dari
kebijakan proletar yang akan ditentang oleh sekutu-sekutunya adalah kolektivisme dan internasionalisme.
Keprimitifan dan
karakter borjuis-kecil dari kaum tani, pandangan ruralnya yang sempit, dan
keterisolasiannya dari hubungan politik dunia, akan menciptakan
kesulitan-kesulitan yang luar biasa bagi konsolidasi kebijakan revolusioner
kaum proletar yang berkuasa.
Kita tidak boleh
membayangkan kalau tugas kaum Sosial Demokrat adalah untuk memasuki sebuah
pemerintahan provisional (sementara) dan memimpinnya pada saat periode
reformasi demokratik-revolusioner, berjuang supaya pemerintahan provisional ini
memiliki karakter yang paling radikal, dan mengandalkan kaum proletar yang
terorganisir untuk tujuan ini – dan kemudian, setelah program demokrasi telah
tercapai, meninggalkan struktur yang telah dibangun ini untuk diberikan kepada
partai-partai borjuis dan menjadi oposisi, dan maka dari itu membuka sebuah
periode politik parlementer. Bila kita membayangkan seperti ini, maka ini akan
melemahkan gagasan pembentukan pemerintahan buruh. Ini bukan karena hal
tersebut tidak dapat diterima ‘secara prinsipil’ – mempertimbangkan masalah ini
secara abstrak tidak ada artinya. Tetapi karena hal tersebut adalah sangat
tidak realistis, ini adalah utopisme yang paling parah – sebuah utopisme yang
filistin-revolusioner.
Alasannya adalah ini:
Selama periode ketika
kekuasaan ada di tangan kaum borjuasi, pembagian program kita menjadi program
minimum dan program maksimum memiliki sebuah signifikansi yang dalam dan
berprinsip. Fakta bahwa kekuasaan ada di tangan kaum borjuasi menyingkirkan
semua elemen-elemen di dalam program minimum yang bertentangan dengan
kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Elemen-elemen inilah yang
membentuk isi dari revolusi sosialis dan membutuhkan sebuah kediktatoran
proletar.
Akan tetapi, segera
setelah kekuasaan berpindah tangan ke pemerintahan revolusioner dengan
mayoritas kaum sosialis, pembagian program kita menjadi minimum dan maksimum
kehilangan artinya sama sekali, dalam hal prinsip maupun praktek. Sebuah
pemerintahan proletar tidak dapat membatasi dirinya dengan program minimum.
Mari kita ambil contoh tuntutan 8-jam kerja. Seperti yang kita ketahui,
tuntutan ini tidaklah berkontradiksi dengan keberadaan relasi kapitalisme, dan
oleh karena itu tuntutan ini adalah bagian dari program minimum
Sosial-Demokrasi. Tetapi mari kita bayangkan implementasi tuntutan ini selama
periode revolusi, selama periode perjuangan kelas yang tajam; tidak diragukan
kalau kebijakan ini akan menemui perlawanan yang terorganisir dan tegas dari
kaum kapitalis dalam bentuk lockout dan penutupan pabrik-pabrik.
Ratusan ribu buruh akan
terlempar ke jalanan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Sebuah
pemerintahan borjuis, seradikal apapun, tidak akan membiarkan masalah tersebut
mencapai tahapan ini (penutupan pabrik-pabrik oleh para majikan – Ed.), karena
dihadapi dengan penutupan pabrik pemerintahan ini akan menjadi tak berdaya.
Pemerintahan ini akan terpaksa mundur, 8-jam kerja tidak akan diimplementasikan
dan para buruh yang membangkang akan ditindas.
Di bawah dominasi
politik kaum proletar, implementasi 8-jam kerja akan menghasilkan
konsekuensi-konsekuensi yang berbeda. Bagi sebuah pemerintah yang ingin
menyandarkan diri pada kaum proletar dan bukan pada kapital seperti halnya kaum
liberal, dan yang tidak ingin memainkan peran penengah ‘imparsial’ untuk
demokrasi borjuis, penutupan pabrik-pabrik tidak akan menjadi sebuah alasan
untuk memperpanjang jam kerja. Bagi pemerintahan buruh hanya ada satu jalan
keluar: penyitaan pabrik-pabrik yang ditutup dan mengorganisir produksi
pabrik-pabrik tersebut berdasarkan basis sosialisme.
Kita dapat juga
berargumen seperti berikut: misalkan, pemerintahan buruh yang setia pada
programnya, mengeluarkan sebuah dekrit 8-jam kerja; bila para kapitalis
melakukan perlawanan yang tidak dapat diatasi oleh kekuatan program demokrasi
yang berdasarkan perlindungan hak kepemilikan pribadi, kaum Sosial Demokrat
akan mengundurkan diri dari pemerintahan ini dan mencari dukungan dari kaum
proletar. Solusi seperti ini hanyalah sebuah solusi dari sudut pandang kelompok
yang merupakan anggota pemerintah, tetapi ini bukan solusi bagi kaum proletar
atau bagi perkembangan revolusi. Setelah pengunduran diri kaum Sosial Demokrat,
situasinya akan kembali lagi seperti saat mereka terpaksa mengambil kekuasaan.
Untuk kabur setelah menyaksikan kaum kapitalis melakukan serangan balik yang
terorganisir adalah pengkhianatan yang lebih besar daripada menolak mengambil
kekuasaan. Akan lebih baik bagi partai kelas-buruh untuk tidak memasuki
pemerintahan ini daripada masuk ke dalamnya untuk mengekspos kelemahannya
sendiri dan lalu menyerah.
Mari kita ambil contoh
lainnya. Kelas proletar yang berkuasa harus mengadopsi kebijakan-kebijakan yang
paling tegas untuk menyelesaikan masalah pengangguran, karena sangatlah jelas
kalau wakil-wakil buruh di pemerintah tidak dapat menjawab tuntutan-tuntutan
buruh yang kehilangan pekerjaan dengan argumen bahwa karakter revolusi ini
adalah borjuis.
Bila pemerintah
memutuskan untuk berpihak pada para penggangur – untuk sekarang, tidaklah
terlalu penting bagaimana caranya – ini akan berarti pemindahan kekuatan
ekonomi ke sisi kelas proletar dengan segera dan secara substansial. Kaum
kapitalis, yang selalu mengandalkan pasukan buruh cadangan (baca para
penganggur – Ed.) untuk menekan kaum buruh, akan merasa dirinya tak terdaya secara
ekonomi dan pada saat yang sama
pemerintahan revolusioner ini akan membuat mereka impoten secara politik.
Dalam mengambil langkah
untuk membela para penganggur, pemerintah maka membela para pemogok kerja juga.
Bila ia tidak melakukan hal tersebut, maka pemerintahan ini akan melemahkan basis keberadaannya
sendiri dengan segera.
Tidak ada yang bisa
dilakukan oleh para kapitalis selain melakukan lockout, yakni menutup pabrik-pabrik. Cukup jelas kalau
para majikan bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan para buruh kalau
produksi dihentikan, dan oleh karena itu hanya ada satu jawaban yang dapat
diberikan oleh sebuah pemerintahan buruh dalam merespon lockout umum: yakni penyitaan pabrik-pabrik tersebut dan
implementasi sistem produksi Negara atau komunal, setidaknya untuk cabang-cabang
industri yang terbesar.
Masalah-masalah yang
serupa muncul di pertanian bila penyitaan tanah dilakukan. Kita tidak boleh
berpikir bahwa pemerintahan proletar, dalam menyita tanah-tanah pertanian
skala-besar milik bangsawan, akan memecah tanah-tanah ini dan menjualnya kepada
produsen-produsen kecil untuk digarap. Satu-satunya jalan adalah mengorganisir
produksi koperasi di bawah kontrol komunal atau diorganisir secara langsung
oleh Negara. Tetapi jalan ini adalah jalan menuju sosialisme.
Semua ini menunjukkan
dengan jelas bahwa tidaklah mungkin bagi kaum Sosial Demokrat untuk memasuki
sebuah pemerintahan revolusioner dengan berjanji pada dua belah pihak: kepada
para buruh bahwa mereka tidak akan mencampakkan program minimum, dan kepada kaum borjuasi bahwa
mereka tidak akan melampauiprogram minimum. Usaha bilateral ini sangatlah mustahil untuk
direalisasikan. Wakil-wakil proletar memasuki pemerintahan ini, bukan sebagai
tawanan yang tak terdaya, tetapi sebagai kekuatan yang memimpin; kenyataan ini
menghancurkan garis-pembatas antara program minimum dan maksimum; dalam kata
lain, ini
mendorong kolektivisme ke dalam agenda. Seberapa jauh kaum proletar akan terhambat dalam usahanya menuju
ke sana tergantung pada relasi kekuatan-kekuatan sosial, dan bukan sama sekali
tergantung dari tujuan awal dari partai proletar tersebut.
Untuk alasan ini, kita
tidak bisa berbicara mengenai bentuk kediktatoran proletar yang unik di dalam revolusi borjuis, mengenai kediktatoran
proletar yang demokratis(atau kediktatoran proletar dan tani). Kelas buruh tidak dapat
mempertahankan karakter demokratik dari kediktatorannya bila pada saat yang
sama mereka tidak melampaui batas-batas program demokratiknya. Ilusi dalam hal
ini akan sangat berbahaya. Ini akan melemahkan Sosial-Demokrasi dari permulaan.
Kaum proletar, setelah
merebut kekuasaan, akan berjuang sampai garis akhir. Salah satu senjata di
dalam perjuangannya untuk mempertahankan dan mengkonsolidasi kekuasaan ini
adalah agitasi dan pengorganisiran, terutama di daerah pedesaan; satu senjata
yang lain adalah kebijakan kolektivisme. Kolektivisme akan menjadi satu-satunya
jalan ke depan bagi partai yang berkuasa, dan juga akan menjadi senjata untuk
mempertahankan posisi kekuasaannya dengan dukungan dari kaum proletar.
Media ‘progresif’ kita
serentak menyerukan sebuah lolongan kemarahan ketika gagasan revolusi tak
terinterupsi pertama kalinya didiskusikan di media pers kaum sosialis – yakni
sebuah gagasan yang menghubungkan likuidasi absolutisme dan feodalisme dengan
revolusi sosialis, melalui konflik-konflik sosial yang semakin menajam,
insureksi lapisan-lapisan rakyat yang baru, serangan-serangan kaum proletar
yang tak henti-hentinya terhadap privilese ekonomi dan politik kelas-kelas
penguasa. “Oh!” tangis mereka, “Kita telah sangat toleran, tetapi kita tidak
dapat mentolerir gagasan ini. Revolusi bukanlah sebuah jalan yang dapat
‘dilegalisasi’. Implementasi kebijakan-kebijakan yang luarbiasa hanya dapat
dilakukan di bawah kondisi-kondisi yang luarbiasa. Tujuan dari gerakan pembebasan
adalah bukan untuk membuat revolusi menjadi permanen, tetapi untuk
menggiringnya secepat mungkin ke jalan hukum legal,” dan seterusnya, dan seterusnya.
Wakil-wakil yang lebih
radikal dari kubu demokrasi yang sama ini tidak mengambil resiko dalam
menentang revolusi, bahkan dari sudut pandang “pencapaian-pencapaian”
konstitusional yang sudah terjamin. Bagi mereka, fetisme parlementer, sebelum
bangkitnya parlementerisme, bukanlah senjata yang kuat untuk melawan revolusi
proletariat. Mereka memilih jalan yang lain. Mereka mengambil posisi mereka
bukan dari basis hukum legal, tetapi dari basis fakta-fakta – dari basis
‘kemungkinan’ historis, dari basis ‘realisme’ politik, dan akhirnya, bahkan
dari basis ‘Marxisme’. Dan mengapa tidak. Kaum borjuasi Venesia yang saleh,
Antonia, mengatakan secara tepat: “Sang iblis bisa mengutip Kitab Suci untuk
kepentingannya”
Kaum demokrat yang
radikal ini, tidak hanya mengganggap bahwa ide pemerintahan buruh di Rusia
adalah suatu hal yang mustahil, tetapi mereka bahkan menyangkal prospek
terjadinya revolusi sosialis di Eropa di epos sejarah yang ada di depan kita.
“Syarat-syarat revolusi belumlah terlihat,” kata mereka. Benarkah ini? Walaupun
kita tidak mungkin bisa menetapkan waktu-dan-tempat untuk revolusi sosialis,
tetapi kita harus menunjukkan prospek-prospek historis yang sesungguhnya bagi
revolusi sosialis ini.
Catatan
[1] Augean
adalah sebuah karakter dari mitologi Yunani. Dia memiliki sebuah kandang yang
diisi dengan binatang-binatang dalam jumlah yang paling besar, dan kandang ini
tidak pernah dibersihkan sama sekali. Sampai suatu saat, Hercules datang dan
membersihkannya dalam satu hari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar